Melirik Sambil Tercekik oleh Absurditas Proyek Strategis Nasional Rezim Omon-Omon

Indonesia hari ini sedang berdiri di atas panggung besar pembangunan yang dipenuhi slogan kemajuan, tetapi di balik gemerlap narasi itu tersimpan luka sosial yang semakin menganga. Negara sibuk menjual mimpi tentang masa depan, sementara rakyat dipaksa hidup dalam kecemasan ekonomi, penggusuran, dan ketidakpastian hidup. Pembangunan dipamerkan sebagai keberhasilan politik, tetapi bagi banyak masyarakat kecil, pembangunan justru terasa seperti mesin raksasa yang menggilas ruang hidup mereka secara perlahan.Di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, pembangunan kembali ditempatkan sebagai mantra sakral negara. Proyek Strategis Nasional (PSN), hilirisasi industri, investasi asing, hingga mega proyek infrastruktur dipromosikan sebagai jalan menuju Indonesia maju. Namun pertanyaannya sederhana: maju untuk siapa? Sebab di balik seluruh jargon kemajuan itu, yang justru terlihat adalah rakyat kecil yang semakin dipinggirkan demi kepentingan modal dan oligarki.

Negara hari ini tampak lebih mirip manajer investasi daripada pelindung rakyat. Kebijakan publik disusun bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi berdasarkan kepentingan pasar dan para pemilik modal. Tanah rakyat berubah menjadi komoditas, hutan dijadikan angka pertumbuhan ekonomi, laut direklamasi demi bisnis properti, sementara masyarakat adat dan petani diperlakukan seperti penghalang pembangunan yang harus disingkirkan.Kasus Rempang Eco City menjadi contoh telanjang bagaimana negara bekerja melayani investasi. Warga yang telah tinggal turun-temurun di Pulau Rempang dipaksa menerima relokasi demi proyek industri dan bisnis berskala besar. Ketika masyarakat mempertahankan tanah leluhurnya, negara tidak hadir membawa dialog, melainkan aparat keamanan. Ironi pembangunan Indonesia hari ini terletak di sana: rakyat yang mempertahankan ruang hidup dianggap ancaman, sedangkan korporasi yang merampas ruang hidup justru diberi karpet merah.

Logika pembangunan seperti ini adalah logika pembangunan kolonial dalam wajah modern. Negara berbicara tentang kemajuan nasional, tetapi praktiknya justru memindahkan sumber daya rakyat ke tangan elite ekonomi. Rakyat diminta berkorban demi masa depan bangsa, sementara keuntungan terbesar dinikmati segelintir pemilik modal dan lingkar kekuasaan. Bahasa pembangunan akhirnya berubah menjadi alat propaganda untuk menyamarkan ketimpangan sosial yang semakin brutal.Hal serupa terlihat dalam konflik Wadas di Jawa Tengah. Ketika warga menolak penambangan batu andesit yang mengancam sumber mata air dan lahan pertanian mereka, negara kembali menunjukkan watak represif nya. Aparat dikerahkan dalam jumlah besar, warga diintimidasi, dan ruang demokrasi dipersempit. Negara seperti kehilangan kemampuan mendengar suara rakyat. Yang tersisa hanyalah obsesi terhadap proyek dan target pembangunan.

Situasi ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami pembusukan secara perlahan. Kritik dianggap ancaman, penolakan warga dicap anti-pembangunan, dan suara masyarakat terus ditekan atas nama stabilitas investasi. Negara tidak lagi bekerja sebagai penjamin keadilan sosial, melainkan berubah menjadi alat penjaga kepentingan ekonomi elite.Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi simbol paling absurd dari politik pencitraan pembangunan hari ini. Ketika rakyat masih bergulat dengan kemiskinan, pengangguran, pendidikan mahal, dan layanan kesehatan yang timpang, negara justru sibuk membangun kota futuristik bernilai ratusan triliun rupiah. IKN dipoles sebagai simbol kemajuan masa depan, padahal di baliknya terdapat ancaman deforestasi, konflik lahan, dan potensi kerusakan ekologis besar-besaran.

Yang lebih menyakitkan, seluruh proyek raksasa ini terus dipromosikan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tertekan. Rupiah melemah, harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja semakin tidak pasti, tetapi pemerintah tetap sibuk mempertontonkan optimisme ekonomi yang terasa jauh dari realitas rakyat sehari-hari. Narasi “Indonesia emas” diperdagangkan di televisi dan media sosial, sementara rakyat kecil dipaksa bertahan hidup dengan penghasilan yang semakin tidak cukup.Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memperlihatkan bagaimana populisme bekerja dalam politik hari ini. Program tersebut dijual sebagai bentuk kepedulian negara terhadap generasi muda, tetapi publik berhak mempertanyakan: apakah ini benar-benar solusi atau sekadar proyek pencitraan politik dengan anggaran jumbo? Negara sibuk membangun kesan heroik, tetapi persoalan mendasar seperti ketimpangan pendidikan, akses kesehatan, dan kemiskinan struktural belum benar-benar diselesaikan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya kembali gejala dwi fungsi aparat keamanan dalam kehidupan sipil. Keterlibatan TNI dan Polri dalam pengurusan SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan semakin kaburnya batas antara ruang sipil dan institusi militer. Negara seperti sedang mengulang nostalgia otoritarianisme dengan wajah baru: aparat tidak lagi hanya mengurus pertahanan, tetapi mulai masuk ke urusan pangan, koperasi, hingga pelayanan sosial masyarakat.Fenomena ini berbahaya bagi demokrasi. Ketika aparat mulai ditempatkan di berbagai sektor sipil, maka yang tumbuh bukan budaya partisipasi, melainkan budaya kontrol. Negara perlahan bergerak menuju model pembangunan yang teknokratis sekaligus militeristik: rakyat diminta patuh, kritik dianggap gangguan, dan stabilitas dijadikan alasan untuk memperluas dominasi kekuasaan.

Di tengah situasi tersebut, ruang publik justru dipenuhi kegaduhan simbolik yang mengalihkan perhatian masyarakat dari krisis yang sebenarnya. Polemik mengenai film “Pesta Babi” misalnya, menjadi contoh bagaimana ruang digital lebih mudah dipenuhi sensasi dibanding pembahasan serius tentang ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Publik dibuat sibuk bertengkar soal simbol dan identitas, sementara persoalan struktural seperti penggusuran rakyat, korupsi sumber daya alam, dan melemahnya demokrasi perlahan tenggelam dari perhatian.Inilah bentuk baru politik distraksi. Masyarakat terus dilempar ke dalam pusaran kontroversi agar lupa pada persoalan utama. Ketika rakyat sibuk memperdebatkan isu-isu viral, negara dan oligarki bisa terus menjalankan proyek-proyek besar tanpa pengawasan kritis yang kuat. Demokrasi akhirnya berubah menjadi panggung hiburan politik: ramai, gaduh, tetapi kosong dari keberpihakan nyata kepada rakyat.

Di banyak wilayah pesisir, reklamasi dan kawasan industri memaksa nelayan kehilangan laut mereka. Di daerah tambang, masyarakat dipaksa hidup berdampingan dengan sungai tercemar dan hutan yang hancur. Hilirisasi industri dipuji sebagai keberhasilan ekonomi nasional, tetapi masyarakat lokal justru menanggung beban ekologis yang panjang. Keuntungan mengalir ke pusat kekuasaan dan korporasi, sedangkan rakyat hanya kebagian polusi, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan.Ironi terbesar pembangunan Indonesia hari ini adalah ketika penderitaan rakyat dipoles menjadi keberhasilan negara. Penggusuran disebut relokasi. Perampasan tanah disebut pembebasan lahan. Kerusakan lingkungan disebut risiko pembangunan. Bahasa politik dipelintir sedemikian rupa agar kekerasan struktural tampak normal dan dapat diterima.

Padahal yang sedang berlangsung bukan sekadar pembangunan, melainkan proses penyingkiran rakyat secara sistematis. Negara membangun jalan tol, bendungan, kawasan industri, dan megaproyek lainnya dengan kecepatan tinggi, tetapi dalam prosesnya menghancurkan ruang hidup masyarakat kecil. Demokrasi dikorbankan demi investasi. Lingkungan dihancurkan demi pertumbuhan ekonomi. Kritik dibungkam demi stabilitas politik.Meski demikian, harapan belum sepenuhnya mati. Di tengah tekanan kekuasaan dan dominasi oligarki, suara-suara perlawanan tetap tumbuh. Mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan kelompok masyarakat sipil terus mengingatkan bahwa pembangunan seharusnya berpihak pada manusia, bukan modal semata. Mereka terus melawan agar negara tidak sepenuhnya jatuh menjadi alat korporasi.

Pada akhirnya, persoalan utama bukan soal ada atau tidaknya pembangunan, melainkan siapa yang menikmati hasil pembangunan itu. Jika pembangunan hanya memperkaya elite dan memperbesar ketimpangan sosial, maka yang sedang dibangun sebenarnya bukan masa depan bangsa, melainkan fondasi krisis sosial yang lebih besar di kemudian hari.Indonesia hari ini sedang melirik kemajuan sambil perlahan tercekik oleh absurditasnya sendiri. Negara terlalu sibuk membangun citra, tetapi lupa membangun keadilan. Dan selama pembangunan masih dijalankan dengan cara menyingkirkan rakyat, membungkam kritik, serta menyerahkan masa depan bangsa ke tangan oligarki, maka kemajuan yang dipamerkan itu tidak lebih dari monumen megah di atas penderitaan masyarakat kecil.

Mungkin hanya dalam bentuk seutas narasi penuh bara ini symbol perlawanan yang dapat ku sampaikan kepada pemerintah babi republik ini karena bagi mereka siapa saja yang membangkang harus dibumi hanguskan,sebuah percikan harapku kepada negeriku yang sakit ku berjanji padamu duhai pertiwiku,kan ku temani dan ku peluk sakitmu hingga pulihmu aku berjanji akan hal itu!!!

Penulis : Muhammad Wafiyul Ahdi

Editor : Hafida Hakimatul Khoiriyah