Demokrasi era Reformasi
Pada era Reformasi ini Indonesia menerapkan kembali sistem multipartai. Partai politik memiliki wewenang untuk menentukan ideologi partainya sendiri. Sehingga terjadi permasalahan dalam ideologi partai, ketika menghadapi pemilu yang membuat partai menjadi pragmatis dan secara perlahan berubah menjadi partai catch-all dengan berusaha menggandeng semua kalangan masyarakat sebagai pemilih.
Melihat pelaksanaan demokrasi di era reformasi yang sering disebut sebagai masa-masa euforia kebebasan ini, kita harus jujur dan mau mengakui bahwa cara-cara mengembangkan demokrasi kita tidak sehat, sehingga konsep demokrasi yang kita kembangkan itu bukannya semakin memperbaiki keadaan dan segera membawa bangsa ini keluar dari krisis multidimensi yang dialami, malah ada tanda-tanda semakin memperparah keadaan.
Makna Ideologis Organisasi
Makna demokrasi dalam sebuah ideologi adalah bahwa ketika sebuah negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dalam wilayah tertentu menganut demokrasi, negara tersebut harus mau menyerahkan kekuasaan kepada rakyat, sehingga:
1. Rakyat yang membuat aturan dasar;
2. Rakyat yang membentuk pemerintahan;
3. Rakyat yang membuat kebijakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah tersebut;
4. Rakyat yang mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan tersebut atau kinerja pemerintah.
Hakikat demokrasi dalam sistem pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam pemeritahan maupun dalam penyelenggaraan negara, yang mencangkup tiga hal :
1) Pemerintah dari rakyat (Government of the people);
2) Pemerintah oleh rakyat (Government by people);
3) Pemerintahan untuk rakyat (Government by people).
Sejarah
Ada 2(dua) fakta historis yang penting. Pertama, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezin yang satu dengan rezim yang lain sering berbeda secara substansial. Kedua, sementara banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa Abad ke-20 sendiri mengambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga.
Pada era Reformasi, maka Rezim Orde Baru yang otoriter berganti kepada rezim reformasi yang demokratis. Era Reformasi menerapkan kembali sistem multipartai. Partai politik juga diperkenankan untuk tidak harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi partai. Akan tetapi, terjadi permasalahan dalam ideologi partai, dalam menghadapi pemilu sehingga membuat partai menjadi pragmatis dan secara perlahan berubah menjadi partai catch-all dengan berusaha menggandeng semua kalangan masyarakat sebagai pemilih.
Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut. Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Sarana mengelola konflik yakni partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.
Demokrasi sebagai bentuk atau mekanisme sistem Pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh Pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip Trias Politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara menjadi tiga bagian yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, yang diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol.
Ayat Al-Quran yang berkaitan tentang Demokrasi QS.Ali Imran 159 yang Artinya :
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.
Dari ayat diatas penulis memberikan penafsiran bahwa pendekatan Pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan atas kasih sayang, simpati dan kebesaran hati. Pemerintah harus mencoba untuk meringankan beban mereka dan memberikan jaminan bagi pemenuhan kebutuhan pokok mereka sekaligus kenyamanannya. Pemerintah harus mengusahakan kesejahteraan kehidupan yang lebih layak dan kemakmuran bagi mereka.
Demokrasi sebagai bentuk atau mekanisme sistem Pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh Pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip Trias Politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara menjadi tiga bagian yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, yang diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol.
Pemikiran demokrasi substantif dalam pandangan Nahdlatul Ulama, di antaranya adalah:
a. Masyarakat mempunyai hak yang sama, kesetaraan;
b. Kebebasan berekspresi dalam Islam dijadikan landasan untuk reinterpretasi, konsesnsus ulama, perbedaan pendapat, kemaslahatan umat, dan akuntabilitas public;
c. Keadilan, dalam Islam perintah berbuat adil sangat banyak kita temukan dalam firman Allah;
d. Toleransi. Sikap ini merupakan dasar dalam menghargai agama lain. Lakum dinukum waliyadin, Untukmu agamamu dan untukku agamaku;
e. Musyawarah dalam pengambilan keputusan: sebagai bukti bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi antara lain dan terutama adalah adanya pemilihan umum.
Karya : Shoffa Arfanul Adha
Editor: Nurul B
0 Komentar